Foto : Aktivitas Kawasan Industri pertambangan nikel di Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara (Dok : Kementerian Keuangan Perwakilan Malut/Istimewa)
PIKIRANPOST.COM– Perekonomian Provinsi Maluku Utara (Malut) pada tahun 2023 diproyeksikan mengalami deselerasi atau penurunan, dibandingkan tahun 2022 dengan range pertumbuhan 20,21 persen sampai 24,21 persen Year on Year (yoy).
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Malut, Eko A. Irianto dalam sambutannya pada agenda Diseminasi Fiskal dan Moneter Provinsi Malut di Red Corner Selasa (19/9), menyampaikan perlambatan pertumbuhan didorong oleh aktivitas produksi produk olahan nikel.
“Dari sisi permintaan, deselerasi perekonomian pada tahun 2023 didorong oleh perlambatan pertumbuhan ekspor barang dan jasa terutama pada komoditas produk olahan nikel,” ungkapnya.
Dari sisi lapangan usaha, kata Eko, deselerasi dipengaruhi oleh perlambatan pada sektor industri pengolahan serta pertambangan dan penggalian.
“Secara umum, kedua faktor tersebut dipengaruhi oleh realisasi pembangunan smelter pada tahun 2023 diperkirakan tidak sebanyak tahun 2022,” ujarnya.
Selain itu, jelas Eko, tekanan inflasi Malut tahun 2023 diproyeksikan akan berada di batas atas sasaran target inflasi Nasional pada rentang 3% ± 1% (yoy).
Inflasi tahunan Malut pada tahun 2023 diperkirakan akan mengalami peningkatan sejalan meningkatnya permintaan masyarakat khususnya pada periode menjelang dan saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), yaitu Idul Fitri 1443 H serta natal dan tahun baru 2023.
Kemudian, lanjut Eko, kondisi anomali cuaca dapat menyebabkan peningkatan curah hujan dan tinggi gelombang laut sehingga terjadi penurunan produktivitas hasil panen petani, hasil tangkap ikan nelayan, serta hambatan dalam mobilitas kapal sebagai moda transportasi utama distribusi bahan di Maluku Utara.
“Hal ini menyebabkan ketersediaan pasokan di masyarakat menjadi terbatas dan mendorong peningkatan harga,” pungkasnya.
Terpisah, Kepala Kementerian Ekonomi Perwakilan Maluku Utara, Tunas Agung Jiwa Brata, dalam kesempatan yang sama menyampaikan, pada sisi fiskal, dalam rangka pengendalian inflasi di Malut, terdapat alokasi anggaran sebesar Rp546,2 Miliar yang terbesar pada beberapa Kementerian/Lembaga (K/L).
“Diantaranya pada Kementerian Pertanian sebesar Rp. 6 Miliar untuk mewujudkan ketahanan pangan dan pengembangan kawasan pertanian, Kementerian Perhubungan sebesar Rp113,93 Miliar dalam rangka pengembangan layanan transportasi,” sebutnya.
“Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp423,48 Miliar dalam rangka pengembangan sarana dan prasarana jalan dan jaringan irigasi, Kementerian Kelautan sebesar Rp677,96 juta untuk pengelolaan pelabuhan perikanan, serta pada Badan Pusat Statistik sebesar Rp2,1 Miliar dalam rangka penyediaan dan pengembangan statistik harga,”tandasnya.(*)
Penulis : Ihdal Umam
Editor : S.S Suhara
