INDONESIA terlalu lama membiarkan desa-desa tambang hidup dalam ilusi kemakmuran sesaat. Selama alat berat beroperasi dan kapal pengangkut hilir mudik, ekonomi tampak bergerak. Uang berputar. Warung ramai. Jalan padat. Tetapi ketika isu penghentian aktivitas muncul, kecemasan langsung menjalar. Pengangguran menjadi momok. Ketergantungan berubah menjadi kepanikan kolektif.
Fenomena ini tidak hanya terjadi di satu wilayah. Dari Kalimantan hingga Maluku Utara, desa-desa ekstraktif menghadapi persoalan yang sama: ekonomi yang dibangun tanpa fondasi kemandirian.
Di Pulau Gebe, Maluku Utara, tanda-tanda itu terbaca jelas. Wacana pembatasan atau penghentian tambang bukan lagi sekadar isu, tetapi kemungkinan yang harus dihadapi dengan rasionalitas kebijakan. Pertanyaannya sederhana: setelah tambang, apa?
Jawaban yang muncul seringkali normatif: UMKM, pertanian, perikanan. Namun jarang ada keberanian untuk memulai dari potensi konkret yang sudah ada di halaman rumah warga. Salah satunya: mangga.
Di berbagai daerah, varietas seperti Mangga Harum Manis dan Mangga Gedong Gincu telah menjadi identitas ekonomi lokal. Buah tidak lagi dipandang sebagai komoditas musiman, melainkan sebagai brand daerah. Ada sistem budidaya. Ada pengolahan. Ada distribusi. Ada cerita kolektif tentang kebanggaan.
Mengapa logika ini sulit tumbuh di desa-desa tambang?
Masalahnya bukan pada tanah. Tanah tetap subur. Pohon tetap berbuah. Yang bermasalah adalah orientasi pembangunan. Kita lebih terbiasa menghitung royalti dan CSR daripada menghitung jumlah pohon produktif. Kita lebih fasih membicarakan investasi miliaran rupiah daripada menyusun strategi hilirisasi komoditas lokal.
Padahal, transformasi ekonomi desa tidak selalu memerlukan proyek raksasa. Ia membutuhkan perubahan cara pandang.
Satu pohon mangga produktif dapat menghasilkan puluhan kilogram per musim. Jika dikelola dalam skala desa dengan pendekatan koperasi atau BUMDes, nilai tambah bisa diciptakan melalui pengolahan: manisan, jus kemasan, mangga kering, hingga produk turunan lainnya. Rantai ekonomi yang sederhana tetapi berkelanjutan.
Lebih jauh, ekonomi berbasis kebun menghadirkan stabilitas sosial yang tidak dimiliki ekonomi ekstraktif. Ia menciptakan kepemilikan yang tersebar, bukan terkonsentrasi. Ia membangun relasi kerja yang setara, bukan hierarkis. Ia memperpanjang umur ekonomi, bukan mempercepat habisnya sumber daya.
Di tingkat nasional, diskursus hilirisasi sering dibatasi pada mineral dan industri besar. Padahal, hilirisasi paling fundamental justru ada pada produk-produk pertanian desa. Jika negara serius berbicara tentang kedaulatan pangan dan ketahanan ekonomi lokal, maka desa harus diposisikan sebagai subjek produksi, bukan sekadar lokasi eksploitasi.
Mangga mungkin terdengar remeh di tengah narasi nikel dan investasi global. Namun justru di situlah letak persoalannya. Kita terlalu terpukau pada angka besar sehingga mengabaikan fondasi kecil yang menopang daya tahan masyarakat.
Tambang bisa berhenti karena regulasi. Pasar global bisa berubah karena geopolitik. Namun pohon yang ditanam hari ini akan tetap tumbuh selama dirawat. Ia tidak bergantung pada fluktuasi bursa komoditas dunia.
Indonesia membutuhkan lebih banyak desa yang berani menggeser orientasi dari ekstraksi menuju produksi berkelanjutan. Bukan untuk menolak industri, tetapi untuk menyeimbangkan arah pembangunan.
Gebe adalah contoh kecil dari dilema besar Indonesia. Ketika tambang menjadi tulang punggung, desa rentan kehilangan arah begitu aktivitas berhenti. Tetapi ketika kebun, perikanan, dan usaha lokal diperkuat, desa memiliki bantalan ekonomi yang lebih tahan guncangan.
Pada akhirnya, ini bukan sekadar soal mangga. Ini soal keberanian mengubah paradigma pembangunan desa. Apakah kita akan terus mengejar kemakmuran instan yang rapuh, atau membangun kedaulatan ekonomi yang tumbuh perlahan tetapi pasti?
Sejarah desa-desa tambang di Indonesia akan ditentukan oleh pilihan itu. Dan mungkin, jawabannya justru tersembunyi di bawah.(*)
