HARAPAN besar masyarakat terhadap pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Pulau Morotai kian memudar. Proyek yang digadang-gadang menjadi motor penggerak ekonomi daerah itu kini dinilai mandek tanpa kejelasan, memicu kritik keras dari berbagai pihak, rabu (8/4/2026)
Ketua DPD II KNPI Pulau Morotai, Julkifli Samania, menilai keberadaan KEK yang dikelola oleh PT Jababeka Tbk sejauh ini belum menunjukkan progres signifikan di lapangan. Padahal, sejak awal proyek tersebut telah menyedot perhatian publik dan memicu ekspektasi tinggi masyarakat.
“KEK ini seperti kado istimewa, tapi isinya kosong. Janji besar disampaikan, namun realisasinya tidak pernah terlihat,” tegas Julkifli, Rabu (8/4/2026).
Menurutnya, Morotai pernah menjadi salah satu daerah yang paling awal mendapat sorotan nasional melalui berbagai program strategis pemerintah, termasuk status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), hingga masuk dalam skema pengembangan 10 Bali Baru.
Namun, berbagai status tersebut dinilai tidak diiringi dengan implementasi nyata. Di sisi lain, masyarakat disebut telah banyak berkorban. Ratusan hektare lahan produktif milik warga dilepas dengan harapan akan hadirnya industri dan terbukanya lapangan kerja baru. Namun hingga kini, harapan tersebut belum juga terwujud.
“Petani kehilangan tanah, masyarakat menunggu pekerjaan, tapi yang datang hanya rapat demi rapat tanpa hasil konkret. Ini sangat memprihatinkan,” ujarnya.
Julkifli juga menyoroti minimnya transparansi dan keseriusan antara pemerintah pusat dan pihak pengembang dalam mendorong percepatan pembangunan KEK di Morotai. Ia menilai, jika tidak ada langkah nyata dalam waktu dekat, maka proyek tersebut berpotensi menjadi kegagalan besar.
Sebagai bentuk sikap, KNPI mendesak pemerintah pusat dan PT Jababeka Tbk untuk segera memberikan kepastian terkait kelanjutan proyek KEK. Jika tidak mampu direalisasikan, pihaknya meminta agar lahan masyarakat yang telah dilepas dapat dikembalikan.
“Jangan biarkan rakyat terus menjadi korban dari janji investasi yang tidak jelas. Jika tidak ada itikad baik, kembalikan lahan masyarakat,” tegasnya.(*)
Penulis : Moh
Editor. : S.S.Suhara
