ADA kecenderungan lama yang terus berulang dalam cara kita memahami kemiskinan dan pengangguran: seolah-olah keduanya adalah takdir yang melekat pada individu. Padahal, jika ditelusuri lebih dalam, realitas sosial tidak pernah berdiri sendiri. Ia lahir dari keputusan, arah kebijakan, dan keberpihakan kekuasaan. Dengan kata lain, kemiskinan bukan semata soal nasib, tetapi cerminan dari bagaimana negara mengelola rakyatnya.
Dalam kerangka itu, menjadi masuk akal ketika kritik publik menguat setiap kali kebijakan dirasa menjauh dari kepentingan masyarakat. Banjir narasi di media sosial beberapa hari terakhir bukan sekadar riuh tanpa arah. Ia adalah ekspresi dari akumulasi kekecewaan, sekaligus tanda bahwa publik masih memiliki harapan terhadap pemerintah. Sebab, kritik hanya lahir dari mereka yang masih peduli.
Kita perlu jujur mengakui, masyarakat tidak akan bersuara keras jika hidupnya baik-baik saja. Tidak ada kegaduhan jika kebutuhan dasar terpenuhi, lapangan kerja terbuka, dan keadilan sosial terasa nyata.
Sebaliknya, ketika kebijakan terasa elitis, tidak tepat sasaran, atau bahkan mengabaikan kebutuhan riil warga, maka kritik menjadi keniscayaan. Di titik ini, pemerintah seharusnya tidak melihat kritik sebagai ancaman, melainkan sebagai cermin. Kritik adalah alarm sosial yang memberi sinyal bahwa ada yang perlu diperbaiki. Mengabaikan kritik sama halnya dengan menutup telinga terhadap realitas. Lebih berbahaya lagi jika pemerintah justru sibuk membangun narasi tandingan untuk membungkam suara publik.
Pemerintahan yang sehat adalah pemerintahan yang membuka ruang dialog. Ia tidak alergi terhadap perbedaan pendapat, dan tidak menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk meredam kritik. Sebaliknya, ia menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki arah kebijakan. Sebab, tujuan utama dari kekuasaan bukanlah mempertahankan citra, melainkan menghadirkan kesejahteraan.
Kemiskinan dan pengangguran tidak akan selesai dengan retorika. Ia membutuhkan keberanian untuk membenahi struktur, memperbaiki distribusi sumber daya, dan memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar berpihak pada rakyat. Tanpa itu, kebijakan hanya akan menjadi angka-angka di atas kertas, jauh dari realitas kehidupan masyarakat.
Sudah saatnya pemerintah kembali pada esensi: melayani, bukan dilayani. Mendengar, bukan sekadar didengar. Dan yang terpenting, memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar menyentuh kebutuhan warga, bukan sekadar memenuhi kepentingan segelintir pihak.
Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintah bukan pada seberapa besar anggaran yang dikelola, tetapi sejauh mana rakyat merasakan kehadiran negara dalam kehidupan mereka. Jika rakyat masih merasa jauh dari kesejahteraan, maka di situlah pekerjaan rumah terbesar pemerintah yang tidak bisa lagi ditunda.(*)
