Teguran Rakyat Untuk Sang Presiden dan Wakil Rakyat (Refleksi 1.455 Tahun Kelahiran Nabi Muhammad SAW Di Tengah Gugatan Mandat Rakyat)

Oleh: M. Basry Hamaya, S.H., M.H.

HARI ini, 27 Agustus 2026, rakyat Indonesia dari berbagai penjuru berbondong-bondong datang ke Jakarta bukan untuk merayakan seremoni kekuasaan, melainkan untuk memberikan teguran keras kepada para wakil rakyat dan Presiden. Kami datang menyampaikan suara hati agar kalian mengelola negara ini secara baik karena kalian makan gaji dari tetesan keringat rakyat. Berempatilah dengan penderitaan kami, karena suara kamilah Anda menjadi anggota DPR wakil rakyat yang terhormat dan Presiden yang gagah perkasa, tanpa suara kami, Anda di gedung megah itu tidak ada artinya apa-apa di masyarakat. Di tengah gemuruh gugatan mandat ini, ingatan kolektif kita harus tertuju pada momentum sakral Hari Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriyah. Peringatan 1.455 tahun kelahiran sang pembawa risalah ke bumi ini merupakan esensi tentang bagaimana kepemimpinan sejati seharusnya mewujud, di mana beliau mewariskan keteladanan paripurna melalui keagungan akhlak dan kesederhanaan, bukan kemegahan takhta. Beliau adalah simbol pemimpin umat autentik yang detak jantungnya selalu selaras dengan jeritan rakyat. Sungguh sebuah tragedi moral jika para pemimpin kita hari ini justru menampilkan watak rakus, tamak, dan arogan di atas panggung kekuasaan sebuah perilaku yang menjauhkan diri dari nilai-nilai luhur yang dicontohkan oleh Nabi SAW.

Paradoks sejarah ini harus kita renungkan secara mendalam. Di tengah masyarakat Arab kuno yang serbaterbatas, Rasulullah SAW mampu melahirkan transformasi peradaban yang luar biasa melalui kejujuran dan keadilan. Sementara hari ini, kita hidup di zaman modern yang memiliki instrumen negara superlengkap mulai dari konstitusi, lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, hingga lembaga audit dan aparat penegak hukum. Mengapa dengan kecanggihan perangkat tersebut, persoalan ketidakadilan, korupsi, kemiskinan, kesenjangan, dan krisis keteladanan masih terus menghantui kita? Mengapa di tingkat pusat kita menyaksikan kegamangan tata kelola di mana rakyat diminta hidup prihatin dan berhemat, namun postur kabinet dan birokrasi justru digemukkan demi mengakomodasi syahwat politik kelompok? Peraturan yang sempurna tanpa moralitas akan menjadi sekadar tulisan, dan kekuasaan yang besar tanpa rasa malu hanya akan berubah menjadi ancaman bagi rakyat yang seharusnya dilindungi. Ketika rasa malu telah hilang dari perilaku para elitnya, kekuasaan akan berubah menjadi ruang pembenaran bagi segala kepentingan golongan dan dinasti politik keluarga.

Presiden Prabowo Subianto dan Para Wakil Rakyat, kekuasaan adalah mandat, jabatan adalah amanah, dan anggaran negara adalah uang rakyat. Di bawah keteduhan refleksi Maulid ini, ingatlah bahwa Bapak berdiri di puncak kekuasaan karena jutaan tangan rakyat menitipkan harapannya di bilik suara, bukan karena kemurahan hati para elite politik, hadiah koalisi, atau konsesi dari oligarki dan Presiden terdahulu. Maka, secara konstitusional seluruh utang budi politik Bapak telah lunas, dan loyalitas tunggal Bapak kini hanya milik republik. Suara rakyat bukanlah cek kosong, kami menuntut kepastian hidup yang manusiawi, lapangan kerja, pendidikan bermutu, dan jaminan kesehatan yang layak. Keadilan sosial ini juga harus mengalir nyata ke daerah-daerah penghasil komoditas besar baik nikel di Maluku Utara dan Sulawesi, batubara di Sumatera dan Kalimantan, hingga kekayaan alam di Papua dan Aceh. Daerah-daerah ini tidak boleh hanya dilihat sebagai angka statistik penerimaan negara sementara wilayahnya tetap akrab dengan kemiskinan ekstrem dan kerusakan lingkungan. Negara tidak boleh hadir seperti kolektor yang hanya datang saat membutuhkan pendapatan, lalu menutup telinga ketika daerah meminta keadilan bagi hasil.

Kekuasaan sejati bukanlah alat untuk mempertahankan dominasi politik, melainkan instrumen suci untuk mendistribusikan kemakmuran secara merata. Peringatan Maulid Nabi 12 Rabiul Awal 1448 Hijriyah ini harus menjadi kompas moral bagi Presiden dan seluruh wakil rakyat untuk kembali pada garis demarkasi yang tegas demi keselamatan masa depan bangsa. Jangan biarkan benteng kemewahan Istana yang tebal dan hembusan angin kepentingan dari para pemburu rente menjauhkan kalian dari realitas penderitaan rakyat di akar rumput. Berdirilah tegak sebagai negarawan sejati yang memiliki keberanian moral untuk membersihkan tata kelola negara yang korup dan timpang ini. Sejarah sedang mengawasi setiap keputusan yang kalian ambil, dan seluruh rakyat Indonesia menanti pembuktian nyata dari sumpah luhur yang pernah diucapkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan Rakyat Indonesia.(*)

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *