Praktisi Hukum Buka Suara, Dugaan Pelecehan Siswi PKL di KMP Holly Marry

Ketua DPC Kongres Advokat Indonesia (KAI) Kabupaten Pulau Morotai, Mukibar Barakati, SH.

DUGAAN pelecehan terhadap seorang siswi yang menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL) di kapal KMP Holly Marry turut menyoroti tanggung jawab pihak sekolah dalam memastikan keselamatan peserta didik selama menjalani praktik di luar lingkungan pendidikan.

Ketua DPC Kongres Advokat Indonesia (KAI) Kabupaten Pulau Morotai, Mukibar Barakati, mengingatkan pihak sekolah agar tidak bersikap pasif ketika siswa menghadapi persoalan di tempat praktik. Kata dia, sekolah harus lebih responsif dan segera mengambil langkah ketika menerima informasi mengenai masalah yang menimpa peserta didik.

Mukibar menilai, pengawasan terhadap siswa selama PKL tidak boleh berhenti pada proses penempatan di dunia kerja. Sekolah juga harus memastikan peserta didik memperoleh perlindungan, pendampingan, serta kepastian penanganan apabila menghadapi persoalan di lingkungan tempat mereka menjalani praktik.

“Ke depan, jika ada masalah seperti ini, kepala sekolah harus segera mengambil langkah tindak lanjut. Mereka adalah adik-adik kita yang ingin belajar dan mencari pengalaman untuk kebutuhan pendidikan,” kata Mukibar, Kamis (19/11/2026).

Sebagai alumni salah satu sekolah pelayaran di Morotai sekaligus praktisi hukum, ia menilai kegiatan PKL sejatinya merupakan bagian dari proses pendidikan untuk membentuk keterampilan dan kesiapan siswa memasuki dunia kerja.

Namun, tujuan pendidikan tersebut tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan dan keamanan peserta didik.

Menurutnya, ketika siswa ditempatkan di lingkungan kerja yang berada di luar pengawasan langsung sekolah, tanggung jawab institusi pendidikan tetap harus berjalan.

Koordinasi dengan tempat praktik, pemantauan kondisi siswa, hingga kesiapan merespons laporan menjadi hal penting yang tidak boleh diabaikan.

Mukibar berharap dugaan kasus yang menimpa siswi PKL di KMP Holly Marry menjadi bahan evaluasi bagi pihak sekolah, terutama dalam memperkuat sistem pengawasan serta mekanisme perlindungan terhadap peserta didik. Evaluasi tersebut dinilai penting agar persoalan serupa tidak kembali terjadi dan siswa tidak dibiarkan menghadapi masalah seorang diri.

Ia juga mengingatkan agar setiap informasi mengenai dugaan kekerasan maupun pelecehan terhadap siswa ditindaklanjuti secara serius.

Penanganan yang cepat, menurutnya, diperlukan untuk memastikan keselamatan siswa sekaligus memberikan kepastian terhadap persoalan yang dilaporkan.

Mukibar menegaskan, siswa yang mengikuti PKL merupakan bagian dari proses pendidikan yang harus mendapatkan rasa aman dan perlindungan.

“Jangan sampai keinginan mereka memperoleh pengalaman kerja justru dihadapkan pada situasi yang mengancam keselamatan maupun martabat sebagai peserta didik,”pungkasnya.(*)

Penulis : Moh : Editor : redaksi

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *