SEBUAH catatan tangan berisi rincian anggaran kegiatan bertajuk “Fun Run Lari di Tanah Samudera” yang digelar pada 12 April 2026 di Kabupaten Pulau Morotai menjadi sorotan publik. Dokumen yang ditulis di atas kertas HVS tersebut memuat estimasi total anggaran kegiatan mencapai Rp641,5 juta, selasa (14/4/2026)
Dalam catatan itu disebutkan bahwa sumber pendanaan berasal dari Pemerintah Daerah (Pemda) Morotai serta dukungan sejumlah pihak perbankan, yakni Bank Maluku (BPD), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Namun, tidak dijelaskan secara rinci besaran kontribusi masing-masing pihak, sehingga menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat.
Rincian anggaran dalam catatan tersebut mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari hiburan seperti artis sebesar Rp15 juta dan pertunjukan tarian Rp5 juta, hingga total hadiah lomba yang disebut mencapai Rp122 juta. Hadiah tersebut terbagi dalam beberapa kategori, yakni dewasa putra dan putri, serta kategori anak di bawah usia 15 tahun. Selain itu, terdapat pula lomba tambahan seperti hias bentor, konten kreator TikTok, dan lomba menulis cerita pendek tentang Morotai.
Pos anggaran terbesar tercatat pada pengadaan perlengkapan peserta. Dalam dokumen itu, kebutuhan jersey dan perlengkapan lain seperti BIB dan medali mencapai ratusan juta rupiah. Tercatat sekitar 1.850 jersey dengan estimasi harga Rp150 ribu per buah atau sekitar Rp277 juta, serta 250 jersey VIP seharga Rp200 ribu per buah atau sekitar Rp50 juta. Total kebutuhan perlengkapan ini diperkirakan mencapai Rp408 juta.
Sementara jumlah peserta Fun Run 10K disebut sekitar 672 orang namun target Pemkab Morotai dan panitia sebelumnya 2.000 peserta. Perbedaan signifikan antara jumlah peserta dan pengadaan jersey tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah publik. Selain itu, terdapat pula ketidaksesuaian pada komponen konsumsi. Dalam catatan tertulis konsumsi mencapai 600 boks dengan harga Rp35.000 per boks atau sekitar Rp120 juta. Namun, dalam rincian lain hanya disebutkan konsumsi sebesar Rp14 juta untuk registrasi serta Rp21 juta untuk hari pelaksanaan.
Biaya lainnya yang turut dicatat meliputi operasional kegiatan sekitar Rp42 juta, tambahan air dan buah Rp2 juta, serta kebutuhan teknis seperti water station, bahan bakar, tenaga medis, ambulans, dan pengamanan TNI-Polri. Namun, seluruh komponen tersebut tidak disusun dalam format resmi Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Dalam catatan yang sama, total dana yang tersedia dari pemda setelah potong pajak disebut mencapai Rp415 juta. Rinciannya antara lain berasal dari BPD sebesar Rp51 juta, BNI Rp3 juta, dan BSI Rp5 juta total Rp474 juta sementara yang dicatat 473. Dengan total kebutuhan anggaran Rp641,5 juta, terdapat selisih sekitar Rp168,5 juta yang belum terjelaskan secara rinci.
Di sisi lain, Pemkab Pulau Morotai melalui Dinas Pariwisata disebut telah menyiapkan anggaran (APBD) sebesar Rp469,5 juta untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Hal ini semakin memicu perhatian publik terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Sementara itu, Ketua Panitia Fun Run 10K, Sugiarti, saat dimintai keterangan menjelaskan bahwa angka-angka tersebut masih merupakan perhitungan kasar. Ia menyebutkan bahwa total pemasukan yang dihimpun sekitar Rp473 juta, sementara kebutuhan anggaran yang dihitung mencapai Rp641,5 juta, sehingga terdapat kekurangan sekitar Rp168,5 juta.
Ia juga merinci sejumlah komponen pengeluaran, di antaranya konsumsi registrasi selama dua hari sebesar Rp14 juta, snack Rp2 juta, konsumsi hari pelaksanaan Rp21 juta, keamanan (marshall) sekitar Rp12–20 juta, serta biaya medis dan ambulans sekitar Rp3,5 juta. Selain itu, terdapat anggaran publikasi sebesar Rp11 juta, artis Rp15 juta, tarian Rp5 juta, hadiah event Fun Run10K totalnya Rp122 juta, serta kebutuhan acara Rp22 juta.
Sugiarti, menambahkan bahwa perhitungan tersebut belum mencakup seluruh kebutuhan, termasuk promosi dan sejumlah biaya lainnya. Ia memperkirakan total anggaran riil kegiatan dapat mencapai lebih dari Rp700 juta yang dicatat kantor nya.
Sekadar diketahui, catatan anggaran tersebut ditunjukkan langsung oleh Ketua Panitia kepada wartawan sembari didokumentasikan (foto) pada senin (14/4/2026) saat dimintai keterangan terkait sumber dan penggunaan anggaran kegiatan.
Munculnya catatan dengan sejumlah ketidaksesuaian angka, penulisan yang tidak rapi, serta tidak menggunakan format resmi RAB membuat publik mendesak agar pihak penyelenggara maupun pemerintah daerah segera memberikan klarifikasi terbuka.(*)
Penulis : Moh
Editor. : S.S.Suhara
