KETUA Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pulau Morotai, Julkifli Samania, menyoroti keterlambatan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Pulau Morotai, Jumat (17/7/2026).
Julkifli menilai, alasan keterbatasan ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disebut berdampak pada keterlambatan pembayaran gaji PPPK perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik.
Menurutnya, pembayaran gaji PPPK merupakan kewajiban pemerintah daerah yang harus menjadi perhatian utama, mengingat gaji tersebut menyangkut hak dasar para pegawai dan keberlangsungan ekonomi keluarga mereka.
“Bagi saya, tidak perlu ada relaksasi kebijakan. Pos anggaran untuk gaji PPPK cukup untuk dibayarkan. Kalau pembiayaan untuk anggaran lain bisa berjalan, kenapa gaji PPPK justru terlambat? Kan sumbernya sama-sama dari APBD,” tegas Julkifli.
Ia menilai, keterlambatan pembayaran gaji tidak seharusnya dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, apabila pemerintah daerah menggunakan alasan ruang fiskal sebagai dasar penundaan, maka hal tersebut perlu disertai penjelasan yang transparan mengenai kondisi keuangan daerah dan prioritas belanja yang telah ditetapkan.
“Jangan sampai publik kemudian beropini bahwa ada pemborosan pada pos anggaran lain, sementara hak-hak pegawai justru ditunda. Ini berbahaya karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik,” ujarnya.
Julkifli juga menyebut Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai memiliki jajaran pimpinan dan perangkat daerah yang seharusnya mampu mencari solusi terhadap persoalan tersebut, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Morotai saat ini dipimpin oleh bupati yang hebat dan didukung perangkat OPD yang hebat-hebat, terutama Dinas Keuangan. Dengan keyakinan penuh, persoalan gaji PPPK seharusnya dapat segera dieksekusi,” katanya.
Ia menegaskan, pembayaran gaji PPPK tidak boleh dipandang sebagai persoalan administratif semata. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, gaji bagi para PPPK menjadi sumber utama pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
“Sebagai Ketua KNPI, saya meminta agar jangan lambat. Di tengah situasi ekonomi yang serba sulit, ketergantungan para PPPK terhadap gaji adalah salah satu harapan terbesar mereka. Kalau sedikit saja terlambat, tentu berisiko terhadap stabilitas ekonomi dan sosial daerah,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai belum memberikan penjelasan resmi terkait alasan keterlambatan pembayaran gaji PPPK serta langkah konkret yang disiapkan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.(*)
Penulis : Moh : Editor : S.S.Suhara
