BADAN Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Pasifik (Unipas) Morotai, menyoroti keterlambatan pembayaran gaji aparatur dan unsur kelembagaan Desa Tutuhu yang belum diterima selama tujuh bulan.
Presiden BEM Universitas Pasifik Morotai Rifaldi Majid , menilai Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai perlu menunjukkan tanggung jawab dan langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan tersebut, terlebih keterlambatan berlangsung sejak Mei 2025 hingga melewati perayaan Natal dan menjelang Tahun Baru.
“Situasi ini tentu menjadi beban berat bagi aparatur desa, apalagi di momen hari besar keagamaan. Pemerintah daerah seharusnya hadir memberikan kepastian dan solusi,” ujar Rifaldi, Senin (29/12/2025).
Ia menyampaikan bahwa alasan teknis terkait pemblokiran Dana Desa seharusnya tidak berlarut-larut hingga mengorbankan hak aparatur desa. Menurutnya, koordinasi antarinstansi seperti Pemerintah Desa, DPMD, dan Inspektorat perlu diperkuat agar masalah serupa tidak terus berulang.
“Keterlambatan ini menunjukkan perlunya evaluasi pengawasan dan tata kelola. Aparatur desa adalah ujung tombak pelayanan masyarakat, sehingga hak-hak mereka harus menjadi perhatian utama,” Ujarnya.
BEM Unipas Morotai mendorong Pemkab Morotai untuk segera mencari jalan keluar, termasuk membuka kembali akses Dana Desa dan membayarkan seluruh tunggakan gaji aparatur Desa Tutuhu secara transparan.
Sebagai bentuk kepedulian, Rifaldi menyatakan BEM Unipas Morotai akan terus mengawal persoalan ini dan membuka kemungkinan menyampaikan aspirasi secara langsung melalui aksi penyampaian pendapat jika belum ada kejelasan dari Pemerintah Daerah.
“Kami berharap Pemkab Morotai segera mengambil langkah konkret agar persoalan ini tidak berlarut-larut dan merugikan masyarakat desa,” pungkasnya.(*)
Penulis : Moh
Editor : A.S.Suhara
