DEWAN Pimpinan Cabang (DPC) GMNI Morotai menyoroti serius dugaan kasus pencabulan terhadap lima siswa yang diduga melibatkan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Pulau Morotai, senin (13/4/2026).
Kasus ini terus menjadi perhatian publik dan memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk kalangan organisasi mahasiswa.
Bendahara DPC GMNI Morotai, Windi Herawati Ngato, dengan tegas mengecam dugaan tindakan asusila tersebut. Ia menyebut, perbuatan yang dituduhkan kepada oknum pegawai yang bertugas di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Morotai itu merupakan bentuk kejahatan serius yang tidak bisa ditoleransi.
Kata dia, dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan kejahatan luar biasa yang berdampak panjang terhadap psikologis korban serta masa depan generasi muda di daerah.
“Ini bukan persoalan sepele. Aparat penegak hukum harus bertindak cepat, transparan dan tidak boleh tebang pilih dalam menangani kasus ini,” tegasnya, senin (13/4/2026).
Ia menambahkan, status terduga sebagai ASN justru menjadi sorotan penting. Sebagai abdi negara, seharusnya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat, bukan malah mencoreng institusi dengan dugaan tindakan amoral.
DPC GMNI Morotai juga mendesak Polres Pulau Morotai untuk segera mengusut tuntas laporan yang telah masuk. Proses hukum diminta berjalan profesional tanpa intervensi, demi menjamin keadilan bagi para korban.
Selain itu, GMNI menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga selesai.
Mereka juga mengajak masyarakat agar berani melaporkan segala bentuk kekerasan seksual, sementara publik kini menunggu langkah tegas aparat dalam mengungkap kebenaran atas kasus yang menghebohkan Morotai tersebut.(*)
Penulis : Moh
Editor. : S.S.Suhara
