DEMONSTRASI Aliansi Cipayung Plus Morotai di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Morotai, Senin (9/11/2026), berbuntut pada permintaan penelusuran sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Morotai, H. Safri H. Abdul Muin, langsung meminta jajarannya menindaklanjuti persoalan anggaran Satuan Tugas (Satgas) non-ASN dan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Permintaan tersebut disampaikan Safri saat menerima perwakilan mahasiswa dalam audiensi usai demonstrasi yang melibatkan organisasi GMNI, IMM, dan GMKI. Dalam pertemuan itu, mahasiswa mempersoalkan sejumlah catatan pemeriksaan BPK terkait pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
Salah satu persoalan yang disorot adalah pembayaran honorarium Satgas non-ASN PMPPUKR (Pendampingan, Monitoring, Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat) pada Bappelitbangda. Satgas tersebut dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2./136.1/KPTS/PM/2025 tertanggal 8 April 2025, dengan anggaran mencapai Rp297,9 juta. Dalam hasil pemeriksaannya, BPK juga mengungkap persoalan pembayaran honorarium yang mengakibatkan pemborosan keuangan daerah sebesar Rp402,9 juta.
Temuan tersebut menjadi perhatian mahasiswa karena menyangkut penggunaan anggaran daerah yang harus memiliki dasar hukum serta dapat dipertanggungjawabkan. Perwakilan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Morotai, Ikfan Pina, mendesak Kejaksaan menelusuri mulai dari dasar pembentukan dan penganggaran Satgas hingga pertanggungjawaban penggunaan dananya.
Menurut mahasiswa, persoalan tersebut tidak cukup hanya dipandang sebagai catatan administrasi, tetapi perlu dipastikan apakah terdapat tanggung jawab keuangan yang belum diselesaikan.
Merespons desakan itu, Safri mengaku belum menerima informasi maupun dokumen terkait persoalan tersebut ketika proses serah terima jabatan dari Kajari sebelumnya. Meski demikian, ia langsung meminta Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) menelusuri Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK melalui Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai.
“Nanti saya minta tolong ini Kasi Datun coba follow up LHP BPK itu ke Inspektorat. Kita cek dulu, apakah ini administrasi atau Tuntutan Ganti Rugi (TGR),” ujar Safri.
Selain Satgas non-ASN, mahasiswa juga menyoroti pengelolaan Dana BOS di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Morotai. Perwakilan mahasiswa, Hamjat, menyebut nilai persoalan Dana BOS yang menjadi perhatian dalam pemeriksaan tersebut mencapai sekitar Rp2 miliar.
Persoalan Dana BOS juga tercermin dalam tabel rekonsiliasi Beban Barang dan Jasa antara Laporan Operasional (LO) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2025. Dalam dokumen tersebut, belanja barang dan jasa BOSP pada LO tercatat Rp7,47 miliar, sedangkan realisasi dalam LRA mencapai Rp9,46 miliar. Terdapat perbedaan pencatatan sebesar Rp1,98 miliar.
Namun, selisih tersebut merupakan perbedaan antara pengakuan beban dalam LO dan realisasi belanja dalam LRA, sehingga tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai kerugian keuangan daerah atau dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
BPK juga menguraikan sejumlah faktor yang memengaruhi perbedaan pencatatan tersebut. Secara keseluruhan, Beban Barang dan Jasa berdasarkan LO Pemkab Pulau Morotai tercatat Rp163,15 miliar, sedangkan realisasi Belanja Barang dan Jasa berdasarkan LRA sebesar Rp161,39 miliar.
Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp1,75 miliar. Perbedaan itu berkaitan dengan sejumlah transaksi, antara lain belanja persediaan, bahan-bahan, reklasifikasi aset tetap, hingga pengakuan kewajiban pemerintah daerah.
Menanggapi persoalan Dana BOS yang disampaikan mahasiswa, Safri kembali meminta Kasi Datun menelusuri dokumen pemeriksaan BPK untuk memastikan bentuk temuan, nilai persoalan, serta tindak lanjut yang telah dilakukan pemerintah daerah.
Safri menegaskan perlu dipastikan apakah persoalan tersebut masih bersifat administratif, telah diselesaikan melalui mekanisme pengembalian atau TGR, maupun terdapat aspek lain yang membutuhkan penanganan sesuai kewenangan hukum.”Kita cek dulu,” tegasnya.
Safri juga menegaskan Kejari Morotai terbuka terhadap aspirasi masyarakat dan mahasiswa. Namun, setiap informasi mengenai dugaan penyimpangan harus didukung data dan dokumen agar dapat ditelusuri secara objektif.
Permintaan penelusuran tersebut menjadi langkah awal untuk memastikan tindak lanjut atas persoalan yang tercatat dalam pemeriksaan BPK.
Publik kini menunggu kejelasan dari pemerintah daerah, terutama mengenai pertanggungjawaban anggaran Satgas non-ASN dan pengelolaan Dana BOS. Sebab, setiap temuan pemeriksaan tidak boleh berhenti sebatas catatan dalam dokumen, tetapi harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.(*)
Penulis : Moh : Editor : Redaksi
