PERSOALAN kewajiban pengadaan obat-obatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai kembali menjadi sorotan. Dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025, tambahan utang Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kepada sejumlah perusahaan farmasi tercatat mencapai Rp2.036.251.407 atau lebih dari Rp2 miliar.
Besarnya kewajiban tersebut memunculkan pertanyaan mengenai tata kelola pengadaan obat, pengendalian persediaan, hingga kemampuan pemerintah daerah menyelesaikan kewajiban kepada pihak penyedia. Persoalan ini dinilai tidak bisa semata-mata dipandang sebagai urusan administrasi keuangan, mengingat pengadaan obat berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan keberlangsungan pelayanan kesehatan.
Sekretaris DPD GMNI Maluku Utara, Hamjad Mustika, menegaskan pemerintah daerah harus memberikan penjelasan terbuka mengenai munculnya tambahan utang tersebut. Menurutnya, publik perlu mengetahui proses pengadaan, penyebab timbulnya kewajiban, serta langkah konkret penyelesaiannya.
“Kami menilai tambahan utang pengadaan obat hingga Rp2 miliar lebih ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan administrasi biasa. Pemerintah daerah harus menjelaskan bagaimana proses pengadaan dilakukan, mengapa kewajiban tersebut muncul, dan sejauh mana penyelesaiannya. Jangan sampai persoalan tata kelola anggaran justru berdampak pada ketersediaan obat dan pelayanan kesehatan masyarakat,” tegas Hamjad dalam rilisnya yang diterima media ini, Selasa (10/11/2026).
Informasi yang dihimpun media ini, angka tersebut merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor 16.A/T/LHP/DJPKN-VI.TER/PPD.01/05/2026 tertanggal 26 Mei 2026 tentang pemeriksaan Laporan Keuangan Pemkab Pulau Morotai Tahun Anggaran 2025.
Dalam dokumen tersebut, tambahan kewajiban Dinas Kesehatan berdasarkan berita acara penyerahan barang tercatat sebesar Rp1.280.864.580. Sementara itu, RSUD memiliki tambahan utang kepada dua perusahaan farmasi, yakni PT Merapi Utama Farma sebesar Rp329.108.206 berdasarkan surat konfirmasi utang Nomor 015/Mumpdo/I/2026 dan PT Kimia Farma Trading & Distribution sebesar Rp426.278.621 berdasarkan berita acara konfirmasi utang Nomor BA 025/30/AIN/KEU/02/25.
Jika diakumulasikan, tambahan kewajiban Dinas Kesehatan dan RSUD tersebut mencapai Rp2.036.251.407. Angka ini menjadi perhatian karena menyangkut kewajiban pemerintah atas barang yang telah diserahkan penyedia. Karena itu, kejelasan mengenai status pembayaran dan pencatatan utang menjadi penting untuk memastikan tidak ada kewajiban yang terabaikan.
Hamjad juga meminta Dinas Kesehatan dan manajemen RSUD tidak menutup informasi mengenai persoalan tersebut. Ia menilai keterbukaan diperlukan agar publik dapat mengetahui kondisi sebenarnya, termasuk kepastian pembayaran kepada perusahaan farmasi dan ketersediaan obat di fasilitas pelayanan kesehatan.
“Dinas Kesehatan dan manajemen RSUD harus terbuka kepada publik. Perusahaan farmasi yang telah menyerahkan obat tentu memiliki hak untuk mendapatkan kepastian pembayaran. Pada saat yang sama, masyarakat juga berhak mengetahui apakah kebutuhan obat di fasilitas kesehatan benar-benar terpenuhi,” ujarnya.
Sorotan lain dalam laporan BPK berkaitan dengan penyesuaian nilai persediaan obat dan bahan medis habis pakai (BMHP). Pada 2024, persediaan obat dan BMHP RSUD tercatat sebesar Rp4.684.721.399,55. Sementara persediaan obat, BMHP, dan obat program pada Dinas Kesehatan mencapai Rp8.460.273.467,91.
Namun, pada 2025 tercatat koreksi pengurangan persediaan obat Dinas Kesehatan sebesar Rp8.140.974.502,40 dan persediaan obat serta BMHP RSUD sebesar Rp5.278.660.960,12. Selain itu, terdapat hibah obat dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara senilai Rp423.960.560.
Besarnya koreksi persediaan tersebut membutuhkan penjelasan lebih lanjut, terutama mengenai dasar penyesuaian, kondisi fisik barang, serta kesesuaian antara pencatatan administrasi dan persediaan yang tersedia. Koreksi akuntansi tidak serta-merta menunjukkan adanya penyimpangan, tetapi pemerintah daerah tetap perlu menjelaskan penyebab dan mekanisme penyesuaiannya agar tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
GMNI pun mendorong Pemkab Pulau Morotai, khususnya Dinas Kesehatan dan manajemen RSUD, membuka informasi secara menyeluruh mengenai asal-usul tambahan utang, status pembayaran kepada masing-masing perusahaan farmasi, serta hasil rekonsiliasi persediaan obat dan BMHP.
Transparansi tersebut penting bukan hanya untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga menjamin keberlangsungan pelayanan kesehatan.
Sebab, di tengah kewajiban pengadaan yang telah menembus Rp2 miliar, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa persoalan administrasi dan pembayaran tidak mengganggu ketersediaan obat maupun pelayanan medis di Morotai.(*)
Penulis : Moh : Editor : Redaksi
