DI ruang publik, kritik adalah energi demokrasi. Ia penting, bahkan diperlukan, untuk menjaga agar kebijakan tidak melenceng dari tujuan. Namun kritik juga perlu ditempatkan dalam kerangka analisis yang utuh. Tulisan yang menyoroti tata kelola pemerintahan dan mengaitkannya dengan penyelenggaraan Morotai Fun Run 10K pada dasarnya mengangkat isu yang sah: akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas.
Tiga prinsip yang juga ditegaskan oleh World Bank dalam laporan Governance and Development (1992) sebagai fondasi good governance. Namun, persoalannya menjadi berbeda ketika satu kebijakan pembangunan dibaca secara parsial, dilepaskan dari konteks strategi pembangunan yang lebih luas. Di sinilah perdebatan tentang Morotai Fun Run perlu diluruskan: apakah sekadar “kegiatan satu jam” atau bagian dari desain pembangunan pariwisata berkelnjutan?
Dalam literatur kebijakan publik, Thomas R. Dye menyebut kebijakan sebagai “whatever governments choose to do or not to do.” Definisi ini diperdalam oleh James E. Anderson yang menekankan bahwa kebijakan publik harus dilihat dari konsekuensinya bagi masyarakat. Artinya, ukuran keberhasilan bukan pada bentuk kegiatan, melainkan pada dampak yang dihasilkan. Pariwisata, dalam perspektif kacamata pembangunan daerah, merupakan salah satu instrumen paling efektif untuk menciptakan dampak ekonomi.
John Maynard Keynes melalui teori multiplier effect menjelaskan bahwa setiap pengeluaran akan menciptakan putaran ekonomi yang lebih besar dari nilai awalnya. Konsep ini diperkuat oleh Richard Kahn yang menunjukkan bagaimana investasi awal memicu aktivitas ekonomi lanjutan. Pandangan ini sejalan dengan Oka A. Yoeti yang menegaskan bahwa keberhasilan pariwisata diukur dari tourist expenditure, bukan sekadar jumlah kunjungan. Sementara Mathieson dan Wall menjelaskan bahwa dampak pariwisata mencakup efek langsung, tidak langsung, serta efek lanjutan.
Dalam konteks Morotai Fun Run, kehadiran lebih dari 300 orang dari luar daerah bukan sekadar partisipasi simbolik. Ia adalah arus masuk uang dari luar daerah (external injection) ke dalam ekonomi lokal. Lebih penting lagi, fakta empiris menunjukkan bahwa para peserta tidak datang dan pulang dalam satu hari. Mereka tiba sehari sebelum kegiatan dan kembali sehari setelahnya, sehingga rata-rata tinggal selama 2 hingga 3 hari di Morotai.
Dalam kebijakan pariwisata, ini dikenal sebagai length of stay, variabel kunci yang menentukan besarnya dampak ekonomi. Semakin lama wisatawan tinggal, semakin besar akumulasi pengeluaran yang terjadi. Dengan durasi 2–3 hari, pengeluaran tidak hanya terjadi sekali, tetapi berulang: menginap, makan, menggunakan transportasi, hingga berbelanja produk lokal. Di titik inilah argumen “lari satu jam” kehilangan relevansinya. Karena yang bekerja bukan durasi kegiatan, melainkan durasi dampak yang ditimbulkan.
Dampak tersebut terlihat nyata. Tingkat hunian penginapan meningkat selama beberapa hari, bukan hanya saat kegiatan berlangsung. Jasa transportasi lokal dari bentor hingga rental kendaraan mengalami peningkatan aktivitas berkelanjutan. UMKM kuliner menyerap lebih banyak bahan baku dari nelayan dan petani. Pedagang oleh-oleh mendapatkan ruang transaksi yang lebih luas karena wisatawan memiliki waktu untuk berinteraksi dengan pasar lokal.
Inilah yang disebut sebagai circulation effect, di mana uang tidak berhenti pada satu titik, tetapi berputar aktif di dalam sistem ekonomi masyarakat. Dengan lama tinggal 2–3 hari, siklus ini menjadi lebih panjang dan lebih dalam menjangkau lapisan ekonomi bawah yang justru sering luput dari perhatian dalam kritik berbasis angka anggaran semata. Apakah ini berarti tata kelola tidak penting? Justru sebaliknya. Prinsip akuntabilitas dan transparansi tetap menjadi keharusan.
Dalam hal ini, dinas teknis, khususnya Dinas Pariwisata, tentu tidak tinggal diam. Saat ini tengah dilakukan proses pengumpulan dan pengolahan data secara sistematis mengenai pengeluaran wisatawan, lama tinggal (length of stay), serta sektor-sektor ekonomi yang terdampak. Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas kebijakan, sehingga setiap program dapat diuji secara objektif berbasis data empiris, bukan sekadar diperdebatkan dalam kerangka persepsi.
Namun demikian mengaitkan satu kegiatan pariwisata dengan kegagalan struktural tata kelola secara keseluruhan adalah kesimpulan yang berisiko menyesatkan. Dalam teori desentralisasi fiskal, Wallace Oates dan Edward M. Gramlich menegaskan bahwa daerah harus mampu menciptakan sumber pertumbuhan endogen. Pariwisata adalah salah satu instrumen yang paling rasional untuk itu, terutama bagi daerah kepulauan seperti Morotai.
Sebagaimana juga dijelaskan oleh Dennis A. Rondinelli, desentralisasi bertujuan mendekatkan pelayanan dan meningkatkan efisiensi pembangunan. Dalam konteks ini, event seperti Fun Run bukan sekadar kegiatan rekreasi tetapi bagian dari strategi membuka akses ekonomi lokal terhadap pasar yang lebih luas. Tentu, perdebatan tentang prioritas anggaran tetap relevan. Namun prioritas tidak selalu berarti memilih antara satu program dan program lain secara dikotomi.
Pembangunan membutuhkan keseimbangan antara perlindungan sosial dan penciptaan pertumbuhan ekonomi. Bantuan kepada kelompok rentan adalah keharusan moral, sementara penciptaan aktivitas ekonomi adalah keharusan strategis. Kedua konsep ini tidak seharusnya dipertentangkan, melainkan perlu disinergikan guna minciptakan sirkulasi ekonomi yang semakin efektif.
Akhirnya, pembangunan adalah soal perspektif. Jika kita melihatnya hanya dari sisi pengeluaran, maka semua akan tampak sebagai beban. Namun jika kita melihatnya dari sisi perputaran ekonomi yang dihasilkan, maka kita akan menemukan logika yang berbeda.
“Lari satu jam” memang singkat. Tetapi ketika diikuti oleh kehadiran peserta yang tinggal 2–3 hari, membelanjakan uangnya, dan menggerakkan ekonomi lokal, maka dampaknya jauh melampaui waktu pelaksanaan itu sendiri. Di situlah esensi kebijakan publik bekerja bukan pada apa yang terlihat sesaat, tetapi pada apa yang terus bergerak setelahnya. (*)
