BUPATI Kabupaten Pulau Morotai bergerak cepat merespons tuntutan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Organda Pulau Morotai terkait persoalan kelangkaan BBM jenis solar subsidi yang selama ini dikeluhkan para sopir angkutan umum di daerah tersebut, Senin (11/5/2026).
Langkah cepat pemerintah daerah dilakukan setelah Bupati menerima laporan dari instansi teknis terkait tuntutan yang disampaikan Organda kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Pulau Morotai.
“Iya, tadi setelah mendapatkan laporan dari Satgas Percepatan Pembangunan Saiful Paturo serta Dinas Perindagkop terkait tuntutan Organda, Bupati Pulau Morotai langsung memanggil Sekretaris Daerah untuk mendiskusikan langkah-langkah teknis dalam menyelesaikan persoalan BBM jenis solar di Pulau Morotai,” ungkap Iwan Muraji, Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Media Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pulau Morotai, Senin (11/5/2026).
Menurut Iwan, hasil koordinasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan Pemerintah Daerah untuk segera menyusun surat permohonan resmi kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terkait kuota BBM jenis solar subsidi bagi Kabupaten Pulau Morotai.
Pemerintah daerah menegaskan bahwa penyelesaian persoalan BBM subsidi menjadi perhatian serius karena menyangkut kebutuhan masyarakat luas, khususnya sektor transportasi umum yang menjadi penunjang aktivitas masyarakat di wilayah kepulauan.
“Pemerintah tetap mengedepankan kepentingan bersama masyarakat Pulau Morotai, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu. Karena itu, langkah penyelesaian dilakukan secara cepat agar persoalan ini bisa segera ditangani,” jelasnya.
Terkait penyesuaian tarif angkutan yang dilakukan Organda akibat kenaikan harga BBM jenis Dexlite, pemerintah daerah berharap penyesuaian tetap berada dalam batasan yang wajar sehingga tidak membebani konsumen dan hanya bersifat sementara waktu.
“kami berharap penyeusaian dalam batasan yang wajar sebagai bentuk penyesuaian operasional sopir angkutan umum sambil menunggu proses penyelesaian kuota BBM subsidi melalui pemerintah pusat dan BPH Migas,” Harap iwan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai juga memastikan akan terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah pusat dan pihak terkait lainnya agar persoalan kelangkaan solar subsidi yang terjadi selama ini dapat segera memperoleh solusi yang cepat dan tepat.
Eks wartawan itu menambahkan bahwa pemerintah daerah tetap membuka ruang komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat guna memastikan setiap aspirasi dapat ditindaklanjuti secara baik dan bertanggung jawab.
“Pemerintah hadir dan tidak tinggal diam. Langkah-langkah teknis sudah mulai dilakukan dan saat ini sedang diproses sesuai mekanisme yang berlaku,” tutup Iwan Muraji.(*)
Penulis : Moh : Editor : S.S.Suhara
