DEWAN Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Maluku Utara mendesak Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan DPRD Morotai segera mengambil langkah tegas terhadap aktivitas kapal-kapal pakura yang melakukan penangkapan ikan di perairan Morotai dan dinilai merugikan nelayan lokallokal, Selasa (14/7/2026).
Desakan tersebut disampaikan Ketua Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik DPD IMM Maluku Utara, Ikfan Pina. Kata dia, persoalan masuknya kapal-kapal dari luar Morotai bukanlah isu baru karena telah berulang kali disuarakan, baik melalui pemberitaan media maupun aksi demonstrasi bersama masyarakat nelayan.
“Persoalan penangkapan ikan oleh nelayan dari luar Morotai sudah berulang kali kami sampaikan, baik melalui media online maupun aksi demonstrasi bersama masyarakat nelayan Morotai. Namun sampai hari ini belum ada tindakan nyata dari pemerintah daerah maupun DPRD Morotai,” ujar Ikfan kepada awak media, selasa (14/7/2026).
Ia mengungkapkan, kondisi tersebut bahkan hampir memicu bentrokan di laut. Menurutnya, pernah terjadi aksi saling lempar antara nelayan lokal dengan nelayan dari luar saat beraktivitas di perairan Morotai.
“Masalah ini hampir memakan korban karena sempat terjadi saling lempar di perairan Morotai. Karena itu pemerintah dan DPRD tidak boleh lagi mengabaikan persoalan ini,” tegasnya.
Ikfan menilai keberadaan kapal-kapal pakura menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan mata pencaharian nelayan lokal. Ia meminta pemerintah daerah lebih memprioritaskan perlindungan terhadap nelayan Morotai dibanding membiarkan kapal-kapal dari luar terus beroperasi.
Menurutnya, dampak aktivitas kapal-kapal tersebut telah dirasakan langsung oleh masyarakat nelayan di sejumlah desa, khususnya di Kecamatan Morotai Timur dan Kecamatan Morotai Utara. Banyak nelayan yang mengaku hasil tangkapannya menurun drastis, bahkan sebagian memilih tidak lagi melaut karena tidak lagi memperoleh hasil seperti sebelumnya.
“Di beberapa desa di Morotai Timur maupun Morotai Utara, ada nelayan yang sudah tidak lagi melaut karena hasil tangkapan ikan terus menurun. Pendapatan mereka merosot drastis sejak kapal-kapal tersebut masuk ke perairan Morotai,” katanya.
DPD IMM Maluku Utara berharap Pemkab Pulau Morotai bersama DPRD segera mengambil langkah konkret, termasuk memperketat pengawasan di wilayah perairan Morotai serta menindak kapal-kapal yang diduga melanggar aturan penangkapan ikan agar konflik di laut tidak semakin meluas dan mata pencaharian nelayan lokal tetap terlindungi.(*)
Penulis : Moh : Editor : S.S.Suhara
