PENGELOLAAN dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, kembali menjadi sorotan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Morotai didesak menelusuri dugaan penyimpangan pengelolaan BUMDes di seluruh desa, menyusul adanya perkara dugaan korupsi BUMDes Desa Gosoma yang kini telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate.
Desakan tersebut disampaikan perwakilan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Ikfan Pina, dalam audiensi Aliansi Cipayung Plus bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kepulauan Morotai, H. Safri H. Abdul Muin, di Kantor Kejari Morotai, Senin (9/11/2026).
Ikfan mengingatkan, persoalan pengelolaan BUMDes bukan hanya muncul pada masa pemerintahan saat ini. Karena itu, ia meminta Kejaksaan tidak berhenti pada perkara Desa Gosoma, tetapi menelusuri pengelolaan BUMDes di 88 desa di Kabupaten Pulau Morotai.
Menurutnya, penelusuran secara menyeluruh penting dilakukan untuk memastikan dana yang dialokasikan bagi penguatan ekonomi desa benar-benar dikelola sesuai peruntukan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menanggapi desakan tersebut, Safri mengungkapkan bahwa perkara dugaan korupsi BUMDes Desa Gosoma telah memasuki tahap pelimpahan ke Pengadilan Tipikor. Bahkan, dokumen pelimpahan telah ditandatanganinya pada hari berlangsungnya audiensi.
“Hari ini sudah saya perintahkan pelimpahan ke pengadilan. Yang BUMDes itu tadi sudah saya tanda tangan pelimpahan,” kata Safri.
Ia menjelaskan, jaksa dari bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) telah membawa berkas perkara tersebut ke Pengadilan Tipikor. Kejaksaan kini menunggu proses penerimaan berkas dan penetapan jadwal persidangan.
Safri juga membuka kemungkinan menelusuri pengelolaan BUMDes di desa lain apabila ditemukan indikasi penyimpangan. Namun, ia menegaskan bahwa penanganannya harus tetap memperhatikan mekanisme pembinaan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Pernyataan tersebut membuka ruang bagi penelusuran lebih luas terhadap pengelolaan BUMDes di Morotai. Sebab, persoalan yang dipertanyakan mahasiswa bukan semata-mata menyangkut satu perkara, melainkan bagaimana pengelolaan dana usaha desa dipertanggungjawabkan dan sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat.
Kejaksaan pun diharapkan tidak hanya menunggu laporan, tetapi dapat menindaklanjuti informasi dan bukti yang menunjukkan adanya dugaan penyimpangan, tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah.(*)
Penulis ; Moh : Editor : Redaksi
