REALISASI anggaran bantuan sosial (bansos) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai, Maluku Utara, pada Tahun Anggaran 2025 belum mencapai target. Dari total anggaran Rp1,54 miliar, pemerintah daerah hanya merealisasikan Rp811 juta atau 52,55 persen. Sementara Rp732,42 juta lainnya tidak terealisasi.
Data tersebut tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2025, Nomor 16.A/T/LHP/DJPKN-VI.TER/PPD.01/05/2026 tertanggal 26 Mei 2026.
Data yang diperoleh media ini, Berdasarkan Tabel 5.A.2.1.5.1 tentang Realisasi Belanja Sosial, sebagian besar anggaran bansos dialokasikan untuk bantuan berupa uang yang direncanakan bagi kelompok masyarakat sebesar Rp1.393.273.000. Dari jumlah tersebut, realisasi tercatat sekitar Rp811 juta atau 58,21 persen. Artinya, masih terdapat sekitar Rp582 juta yang tidak terealisasi.
Sementara itu, alokasi bantuan sosial berupa uang untuk lembaga nonpemerintahan, meliputi bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lainnya, mencapai Rp150.150.000. Namun, seluruh anggaran pada pos tersebut tercatat tidak terealisasi.
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Pulau Morotai, Ansar Tibu, menjelaskan bahwa kondisi itu dipengaruhi ketidaksesuaian antara jumlah anggaran yang disiapkan dengan jumlah calon penerima bantuan.
Menurut Ansar, jumlah penerima bansos pada 2025 relatif sedikit, sedangkan anggaran yang telah dialokasikan lebih besar dari kebutuhan berdasarkan data penerima yang tersedia.
“Pada 2025 memang terjadi ketidaksesuaian antara jumlah bantuan sosial yang dianggarkan dengan jumlah penerima. Jumlah penerima saat itu sedikit, sementara anggaran yang disiapkan lebih besar, sehingga terdapat kelebihan anggaran,” jelas Ansar ketika dikonfirmasi, Rabu (11/11/2026).
Selain persoalan jumlah penerima, Ansar mengakui terdapat keterlambatan dalam proses penyaluran bantuan. Bahkan, sempat direncanakan agar bantuan yang belum tersalurkan dilanjutkan pada tahun anggaran 2026. Namun, setelah dilakukan komunikasi dengan BPK, pihaknya mendapat penjelasan bahwa bantuan sosial tidak dapat diluncurkan atau dibayarkan menggunakan anggaran tahun berikutnya. Penyaluran bansos harus diselesaikan dalam tahun anggaran berjalan.
“Memang ada juga keterlambatan penyaluran bantuan. Saat itu kami berencana meluncurkan bantuan tersebut ke 2026. Tetapi, setelah berkomunikasi dengan BPK, disampaikan bahwa bantuan sosial tidak bisa diluncurkan. Pelaksanaannya harus selesai pada tahun berjalan dan selanjutnya dapat dianggarkan kembali pada tahun berikutnya,” ungkapnya.
Ansar menambahkan, sisa anggaran bantuan sosial yang tidak tersalurkan tersebut dikembalikan ke kas daerah. Dengan demikian, anggaran yang tidak terealisasi bukan disalurkan pada tahun berikutnya, melainkan menjadi sisa anggaran yang dikembalikan sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
Sebelumnya, BPK mencatat pemberian dana hibah dan bantuan sosial Pemkab Morotai telah mengacu pada Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 466/2/PM/2012 tentang Pedoman Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Kabupaten Pulau Morotai.(*)
Penulis : Moh : Editor : Redaksi
