SOLIDARITAS Pelajar Mahasiswa Waringin (SPMW) bersama Gerakan Solidaritas Organisasi Kepemudaan (OKP) Pulau Morotai menggelar aksi pemboikotan terhadap aktivitas bongkar muat Bahan Bakar Minyak (BBM) yang melintasi jalan umum permukiman warga di Desa Waringin, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Senin (15/12/2025).
Aksi yang digelar di jalur utama akses bongkar muat BBM sekitar pukul 09.21 WIT. Massa menilai penggunaan jalan umum sebagai jalur industri BBM telah mengancam keselamatan warga dan menunjukkan kelalaian Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pulau Morotai dalam menyediakan infrastruktur yang layak.
Dinilai Ancam Keselamatan dan Ruang Hidup Warga Massa aksi menegaskan, aktivitas bongkar muat BBM melalui jalan desa telah berlangsung sejak 10 Juli 2023 tanpa solusi konkret. Padahal jalur tersebut merupakan akses vital masyarakat, mulai dari anak sekolah, nelayan, pedagang, hingga aktivitas sosial warga Desa Waringin.
Koordinator aksi, Rifaldi Umar, menegaskan bahwa mahasiswa dan masyarakat tidak akan berhenti melakukan tekanan moral dan sosial selama pemerintah belum membangun jalan alternatif khusus.
“Jalan ini adalah ruang hidup warga, bukan jalur bongkar muat BBM. Selama Pemda belum membangun jalan alternatif, aktivitas bongkar muat BBM di jalur permukiman harus dihentikan,” tegas Rifaldi dalam orasinya.
Selain risiko kecelakaan, massa juga menyoroti kerusakan jalan desa akibat lalu lintas kendaraan bertonase berat yang dinilai akan menambah beban anggaran daerah dan berpotensi memicu konflik sosial.
Aksi berulang, Pemda ninilai lamban salah satu orator, Aril Baba, menyampaikan bahwa aksi serupa telah dilakukan sebanyak tiga kali, termasuk pada masa kepemimpinan Penjabat Bupati Muhammad Umar Ali. Namun hingga kini, belum ada penyelesaian nyata. “Kami sudah cukup lama menunggu respons Pemerintah Daerah sampai hari ini. Untuk itu, masalah ini harus segera diselesaikan,” ujarnya.
Aksi ini melibatkan sejumlah organisasi kepemudaan dan mahasiswa, antara lain: HMI, PMII, SMI, BMI, Samurai-MU, Sekolah Kritis, GMNI, SPARTAN, serta LMND Pulau Morotai.
Lima Tuntutan Massa Aksi Dalam pernyataan sikapnya, SPMW dan Gerakan Solidaritas OKP menyampaikan lima tuntutan utama:
1. Pemda Pulau Morotai segera membangun jalan alternatif khusus bongkar muat BBM di Desa Waringin.
2. Pemerintah diminta memperjelas status Pelabuhan Desa Waringin.
3. Pemda memfasilitasi sarana dan prasarana bongkar muat BBM yang aman dan layak.
4. Segera memperbaiki jalan poros Desa Waringin yang rusak.
5. Mendesak Bupati Pulau Morotai merealisasikan seluruh tuntutan masyarakat dan mahasiswa.
Aksi demonstrasi berlangsung dengan pengamanan dari personel Polres Pulau Morotai, Polsek Morotai Selatan Barat, serta Babinsa setempat. Kapolsek Morotai Selatan Barat, Ipda Jakaria Husein, memastikan situasi tetap terkendali.
“Walaupun sempat terjadi gesekan kecil, secara umum aksi berlangsung aman dan kondusif. Semua pihak masih bekerja sama menjaga keamanan,” ujarnya.
Wabup turun langsung, akui keterbatasan Anggaran Pemerintah Daerah merespons langsung aksi tersebut. Wakil Bupati Pulau Morotai, Rio Cristian Pawane, turun ke Desa Waringin dan menggelar hearing terbuka dengan massa aksi.
Ia mengakui keterbatasan anggaran daerah, namun menegaskan komitmen Pemda untuk mencari solusi.
“Anggaran Daerah memang terbatas, tetapi pemerintah tetap berupaya membangun jalan alternatif bagi masyarakat Desa Waringin. Kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak SPBU agar bersama-sama mendukung pendanaan pembangunan jalan alternatif,” tegas Rio.(*)
Penulis : Moh
Editor. : S.S.Suhara
