POLEMIK kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Bupati Rusli Sibua dan Rio Cristian Pawane kian meluas, terutama terkait realisasi janji politik yang dinilai tidak konsisten. Perhatian publik kini tertuju pada anjloknya program bantuan
sosial bagi janda dan lanjut usia (lansia), senin (30/3/2026).
Program yang sebelumnya digadang-gadang sebagai prioritas, bahkan dikenal dengan narasi “serba dua juta” dalam janji politik kepala daerah, justru mengalami penurunan drastis. Dari kisaran Rp 2 juta per penerima, bantuan tersebut kini hanya berada di angka Rp300 ribu.
Kondisi ini memicu kritik dari kalangan organisasi kepemudaan. Sekretaris Umum KNPI Harmoni Pulau Morotai, Fihir Ali, menilai kebijakan tersebut mencerminkan inkonsistensi pemerintah daerah dalam merealisasikan komitmen kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan.
“Janji politik itu jelas, narasinya ‘serba dua juta’. Tapi yang terjadi hari ini justru sebaliknya. Bantuan untuk janda dan lansia turun sangat jauh. Ini tentu menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat,” tegas Fihir.
Menurutnya, perubahan kebijakan ini bukan hanya soal penyesuaian anggaran, melainkan menyangkut kredibilitas pemerintah di mata publik, sebab janji harus ditepati apapun alasannya. Apalagi, kelompok janda dan lansia merupakan pihak yang sangat bergantung pada bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Fihir menambahkan, ketidaksesuaian antara janji dan realisasi berpotensi memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Kalau janji ‘dua juta’ itu menjadi bagian dari kontrak politik dengan rakyat, maka seharusnya itu dijaga. Jangan sampai masyarakat merasa dijanjikan sesuatu, tapi realisasinya jauh dari harapan,” lanjutnya.
Untuk itu, DPD KNPI Harmoni Pulau Morotai mendesak pemerintah daerah segera memberikan penjelasan terbuka terkait perubahan nilai bantuan tersebut. Transparansi dinilai penting agar tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat.
Selain itu, mereka juga meminta agar program bantuan sosial bagi janda dan lansia dikembalikan sebagai prioritas utama, sesuai dengan janji politik yang telah disampaikan.
“Pemerintah harus konsisten. Karena kepercayaan publik itu dibangun dari janji yang ditepati, bukan sekadar disampaikan saat kampanye,” pungkas Fihir.(*)
Penulis : Moh
Editor. :.S.S.Suhara
