SEHUBUNGAN dengan opini yang saya sampaikan pada 26 Juni 2026 mengenai refleksi anggaran sebesar Rp500.000.000 untuk pelaksanaan perayaan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Pulau Gebe, bersama ini saya menyampaikan klarifikasi.
Opini tersebut saya tulis berdasarkan informasi yang saya peroleh saat itu mengenai adanya kesepakatan bersama antara panitia dan beberapa perusahaan yang beroperasi di Pulau Gebe terkait partisipasi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.
Berdasarkan informasi yang saya terima, kesepakatan tersebut mengatur bahwa perusahaan induk direncanakan berpartisipasi sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per perusahaan, sedangkan perusahaan subkontraktor direncanakan berpartisipasi sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) per perusahaan. Dari skema partisipasi tersebut kemudian muncul estimasi nilai sekitar Rp500.000.000.
Namun, berdasarkan informasi terbaru yang saya peroleh, hingga saat ini dana partisipasi dari perusahaan-perusahaan yang telah menandatangani kesepakatan tersebut dikabarkan belum disalurkan. Selain itu, belum terdapat kepastian bahwa seluruh perusahaan akan merealisasikan partisipasi sesuai kesepakatan tersebut.
Oleh karena itu, saya memandang perlu memberikan klarifikasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Penyebutan angka Rp500.000.000 dalam opini sebelumnya merupakan estimasi yang mengacu pada skema partisipasi yang disepakati, bukan pernyataan bahwa seluruh dana tersebut telah diterima atau telah terealisasi.
Melalui kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan sebuah refleksi yang bersifat membangun. Saya mengapresiasi semangat musyawarah dan mufakat yang mampu mempertemukan berbagai pihak untuk mendukung kegiatan peringatan 17 Agustus sebagai momentum kebersamaan.
Di sisi lain, muncul sebuah pertanyaan yang patut menjadi bahan renungan bersama: apabila kita mampu membangun kesepahaman dan komitmen untuk mendukung kegiatan yang bersifat seremonial, mungkinkah semangat yang sama juga dapat terus dikembangkan dalam membahas program-program yang secara langsung berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, maupun penguatan ekonomi lokal?
Pertanyaan ini bukan dimaksudkan untuk membandingkan ataupun menyalahkan pihak mana pun. Sebaliknya, saya berharap hal ini dapat menjadi dorongan agar budaya musyawarah dan kolaborasi yang telah terbangun juga dapat dimanfaatkan untuk mencari solusi atas berbagai kebutuhan masyarakat yang bersifat jangka panjang. Dengan demikian, semangat kebersamaan tidak hanya terasa dalam perayaan, tetapi juga dalam upaya bersama mewujudkan kesejahteraan masyarakat Pulau Gebe.
Saya berharap seluruh pihak tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, komunikasi yang baik, serta saling menghormati dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Demikian klarifikasi ini saya sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral atas opini yang telah saya tuliskan. Semoga peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Pulau Gebe dapat terlaksana dengan baik dan menjadi momentum untuk semakin memperkuat sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam membangun Pulau Gebe yang lebih maju dan sejahtera.(*)
