PULUHAN massa Solidaritas Aksi Samurai Maluku Utara Distrik Unipas Morotai menggelar demonstrasi di depan Kantor Pemerintahan Terpadu Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Rabu (28/10/2026).
Bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, mereka mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait segera menuntaskan 14 tuntutan rakyat yang mencakup persoalan pelayanan publik, transparansi anggaran, pertanian, agraria, hingga penegakan hukum.
Dalam aksi bertema “Menggugat Pemda, Segera Tuntaskan 14 Tuntutan Rakyat” tersebut, massa menyuarakan sejumlah persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian serius pemerintah.
Pantauan di lapangan, aksi dimulai sekitar pukul 10.22 WIT dengan koordinator lapangan Sukardi Baba memimpin jalannya orasi.
Sukardi menegaskan, demonstrasi tersebut merupakan bentuk desakan agar pemerintah tidak mengabaikan persoalan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Ia meminta seluruh tuntutan yang disampaikan tidak berhenti sebagai aspirasi, tetapi ditindaklanjuti melalui kebijakan dan langkah konkret.
“Kami menggugat Pemda, segera tuntaskan 14 tuntutan rakyat,” tegas Sukardi dalam orasinya.
Adapun 14 tuntutan yang disampaikan Samurai Unipas Morotai dalam pernyataan sikap tersebut meliputi:
1. Pembangunan Sumur Bor di Pasar CBD Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai didesak membangun sumur bor di Blok A dan Blok B Pasar CBD untuk memenuhi kebutuhan air bersih serta menunjang aktivitas pedagang dan masyarakat.
2. Pembangunan Sumur Bor di RSUD Ir. Soekarno Pemerintah diminta menyediakan sumber air bersih melalui pembangunan sumur bor di RSUD Ir. Soekarno guna mendukung operasional rumah sakit dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
3. Penyediaan Mobil Tangki Air untuk Desa Juanga Pemerintah daerah didesak menyediakan mobil tangki air untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Desa Juanga.
4. Penyediaan Transportasi bagi PelajarPemerintah diminta menyediakan sarana transportasi bagi pelajar di Desa Yao, Pilowo, Tawakal, dan desa-desa lainnya guna menunjang akses menuju sekolah.
5. Transparansi Anggaran Akhir Studi Pemerintah kabupaten dan pihak kampus didesak membuka informasi mengenai pengelolaan anggaran akhir studi agar penggunaan anggaran dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan secara transparan.
6. Penambahan Tenaga Medis dan Obat-obatan Pemerintah diminta segera memenuhi kebutuhan tenaga medis dan ketersediaan obat-obatan di RSUD Ir. Soekarno untuk menunjang pelayanan kesehatan yang memadai bagi masyarakat.
7. Pembangunan Sumur Bor untuk Pertanian Pemerintah didesak membangun sumur bor di wilayah pertanian yang mengalami kekeringan. Penyediaan sumber air diharapkan membantu petani mempertahankan produktivitas dan mengurangi ketergantungan terhadap curah hujan.
8. Transparansi Anggaran Pengadaan Buku Tahun 2026 Samurai meminta Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Pulau Morotai membuka informasi mengenai anggaran pengadaan buku tahun 2026 agar penggunaannya dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan kepada publik.
9. Pendataan Petani Secara Transparan di 88 Desa Pemerintah daerah didesak melakukan pendataan petani secara transparan di 88 desa di Kabupaten Pulau Morotai. Pendataan tersebut diharapkan menjadi dasar penyaluran bantuan dan ganti rugi yang tepat sasaran serta mencegah praktik nepotisme.
10. Transparansi Anggaran Belanja Tidak Terduga dan Bantuan Bencana Samurai mendesak pemerintah membuka informasi penggunaan anggaran belanja tidak terduga dan bantuan darurat bencana. Mereka juga meminta perhatian terhadap petani yang lahannya terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di tengah dampak El Niño, termasuk melalui bantuan finansial langsung bagi petani terdampak.
11. Perbaikan Gedung Pasar CBD Morotai Pemerintah daerah diminta segera memperbaiki gedung Pasar CBD Morotai guna menunjang aktivitas ekonomi serta memberikan fasilitas yang layak bagi pedagang dan pembeli.
12. Penyelesaian Persoalan Agraria Pemerintah daerah didesak segera menyelesaikan berbagai persoalan agraria di Kabupaten Pulau Morotai untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat yang terdampak sengketa pertanahan.
13. Pencopotan Kapolres Pulau Morotai Samurai meminta Polda Maluku Utara segera mencopot Kapolres Pulau Morotai. Tuntutan tersebut menjadi bagian dari pernyataan sikap massa dalam aksi demonstrasi.
14. Pengusutan Kasus Dugaan Penganiayaan terhadap Aktivis Massa mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus dugaan penganiayaan terhadap aktivis. Mereka meminta penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Melalui 14 tuntutan tersebut, Samurai Unipas Morotai menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang dinilai membutuhkan respons serius pemerintah, mulai dari pemenuhan kebutuhan air bersih, pelayanan kesehatan, akses pendidikan, keberlangsungan pertanian, hingga keterbukaan pengelolaan anggaran daerah.
Massa juga menekankan pentingnya penyelesaian persoalan agraria dan penegakan hukum yang adil. Mereka berharap pemerintah daerah maupun instansi terkait memberikan tanggapan yang jelas serta memastikan setiap tuntutan ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai belum memberikan tanggapan atas 14 tuntutan yang disampaikan Samurai Unipas Morotai dalam aksi demonstrasi tersebut.(*)
Penulis : Moh : Editor : S.S.Suhara
