KETUA DPRD Pulau Morotai, Muhamad Rizki, menuntut transparansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan BPJS Kesehatan. Rizki, meminta Kepala Puskesmas dan Bendahara segera memberikan klarifikasi atas dugaan penyalahgunaan dana tersebut.
Atas dana Kapitasi Jasa Medis untuk seluruh Nakes Puskesmas Daruba pada tahun 2025 dianggarkan Rp.1 Milyar lebih, termasuk Non Kapitasi.
Rizki juga menekankan bahwa keterbukaan menjadi kewajiban dalam pengelolaan keuangan negara, terutama anggaran sektor kesehatan yang menyangkut pelayanan masyarakat dan hak tenaga kesehatan.
“Kasus ini sudah masuk perhatian dan pengawasan publik serta DPRD, maka jangan lagi ditutup-tutupi. Jika pengelolaan anggaran dilakukan sesuai ketentuan, maka seharusnya tidak ada yang disembunyikan,” tegas Rizki, Senin (2/2/2026).
Rizki juga menyatakan bahwa DPRD Pulau Morotai akan menjalankan fungsi pengawasan dan mendorong aparat penegak hukum (APH) bekerja secara profesional sesuai aturan. Agar masalah ini dapat titik terang dari pihak yang bertanggung jawab untuk menyatakan keterbukaan.
Masyarakat Pulau Morotai menanti penjelasan dan keterbukaan dari pihak terkait. Apakah mereka akan bertanggung jawab atau justru menambah daftar panjang dugaan kasus korupsi di daerah ini.(*)
Penulis : Moh
Editor. : S.S.Suhara
