KABARNYA, ketika Hiroshima dan Nagasaki hancur akibat bom atom pada Agustus 1945, Kaisar Hirohito tidak bertanya berapa banyak gedung yang masih berdiri atau berapa besar kerugian ekonomi yang harus ditanggung Jepang. Ia justru dikisahkan bertanya, “Berapa jumlah guru yang masih hidup?” Terlepas dari perdebatan mengenai keakuratan sejarahnya, kisah tersebut menyimpan pesan yang sangat mendalam. Sebuah bangsa dapat kehilangan infrastruktur, kekayaan, bahkan wilayahnya, tetapi ketika pendidikan diabaikan, bangsa itu sedang kehilangan masa depannya sendiri.
Pesan tersebut terasa relevan ketika kita melihat arah pembangunan di Halmahera Timur hari ini. Daerah ini sedang mengalami perubahan yang sangat cepat akibat ekspansi industri pertambangan dan berbagai proyek pembangunan fisik. Investasi terus masuk, aktivitas ekonomi meningkat, dan pembangunan infrastruktur menjadi wajah yang paling mudah terlihat dari kemajuan daerah. Namun di balik perubahan tersebut, masih terdapat pertanyaan besar mengenai kualitas manusia yang akan menjadi pelaku utama pembangunan pada masa depan.
Perdebatan mengenai pembangunan Kanal Kota Maba dengan nilai anggaran sekitar Rp40,8 miliar menjadi salah satu contoh yang menarik untuk dicermati. Sebagian masyarakat memandang proyek tersebut sebagai kebutuhan mendesak untuk mengatasi persoalan banjir, memperbaiki sistem drainase, dan mendukung pengembangan kawasan perkotaan. Pandangan ini tentu memiliki dasar yang rasional. Sebuah kota yang berkembang memang membutuhkan infrastruktur yang memadai agar pelayanan publik dan aktivitas ekonomi dapat berjalan secara efektif.
Namun sebagian masyarakat juga mempertanyakan apakah penggunaan anggaran sebesar itu sudah mencerminkan prioritas pembangunan yang tepat. Pertanyaan tersebut bukan muncul karena adanya penolakan terhadap pembangunan, melainkan karena masyarakat melihat masih banyak persoalan mendasar yang belum sepenuhnya terselesaikan. Ketika kebutuhan pendidikan, kesejahteraan guru, dan kualitas sumber daya manusia masih menghadapi berbagai tantangan, wajar jika publik mulai mempertanyakan keseimbangan arah pembangunan yang sedang dijalankan.
Perlu ditegaskan bahwa tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menolak pembangunan fisik. Tidak ada masyarakat yang ingin daerahnya tertinggal. Tidak ada warga yang menolak jalan yang baik, jembatan yang kokoh, drainase yang memadai, maupun fasilitas publik yang layak. Infrastruktur tetap merupakan bagian penting dalam proses pembangunan daerah. Tanpa infrastruktur yang memadai, pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik tentu akan mengalami hambatan yang serius.
Persoalan yang hendak diajukan adalah apakah pembangunan yang sedang berlangsung benar-benar telah menyentuh kebutuhan paling mendasar masyarakat. Sebab pembangunan tidak hanya berbicara tentang beton, aspal, kanal, dan bangunan. Pembangunan yang substansial adalah pembangunan yang mampu meningkatkan kualitas hidup manusia. Pada titik inilah pembangunan fisik dan pembangunan manusia seharusnya berjalan beriringan, bukan saling mengalahkan satu sama lain.
Halmahera Timur saat ini memiliki posisi strategis dalam peta industri nasional. Kekayaan nikel yang dimiliki daerah ini menjadikannya salah satu kawasan penting dalam agenda hilirisasi Indonesia. Kehadiran perusahaan tambang menghadirkan investasi, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Dari sudut pandang ekonomi, kondisi ini tentu memberikan peluang besar bagi percepatan pembangunan daerah dalam berbagai sektor.
Namun pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya alam tidak selalu menghasilkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Banyak daerah yang kaya tambang justru mengalami ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, dan ketergantungan ekonomi yang berkepanjangan. Para ahli pembangunan menyebut fenomena ini sebagai resource curse atau kutukan sumber daya alam. Artinya, kekayaan alam tidak otomatis menghasilkan kemajuan jika tidak diimbangi dengan pembangunan manusia yang memadai.
Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius bagi Halmahera Timur. Aktivitas pertambangan yang semakin masif membawa konsekuensi ekologis yang tidak dapat diabaikan. Kawasan hutan mengalami tekanan akibat pembukaan lahan. Daerah tangkapan air menghadapi ancaman degradasi. Sungai yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat mulai mengalami perubahan kualitas. Di beberapa wilayah pesisir, sedimentasi juga mulai memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut.
Persoalan lingkungan ini bukan sekadar isu ekologis semata. Ia berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Ketika kualitas air menurun, masyarakat kehilangan akses terhadap sumber air bersih. Ketika hutan rusak, masyarakat kehilangan ruang hidup yang selama ini menopang kehidupan mereka. Ketika pesisir mengalami gangguan, nelayan harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan penghasilannya. Dengan kata lain, kerusakan lingkungan pada akhirnya akan bermuara pada persoalan sosial dan ekonomi.
Dalam situasi seperti itu, pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Pendidikan bukan sekadar sarana untuk memperoleh pekerjaan atau gelar akademik. Pendidikan adalah instrumen yang memungkinkan masyarakat memahami perubahan yang sedang terjadi di sekitarnya. Pendidikan membantu masyarakat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, memahami persoalan lingkungan, dan mencari solusi yang lebih berkelanjutan bagi masa depan mereka.
Sayangnya, pada saat kebutuhan akan pendidikan semakin besar, dunia pendidikan masih menghadapi berbagai persoalan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Akses pendidikan tinggi masih menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat. Tidak sedikit keluarga yang harus berjuang keras untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka hingga ke perguruan tinggi. Di sisi lain, berbagai keterbatasan masih dihadapi oleh sekolah-sekolah yang menjadi fondasi pembentukan sumber daya manusia daerah.
Kondisi tersebut semakin kompleks dengan berakhirnya sistem tenaga honorer secara nasional pada tahun 2026. Banyak tenaga honorer, termasuk guru, menghadapi ketidakpastian mengenai masa depan profesinya. Meskipun pemerintah telah menyiapkan skema PPPK sebagai solusi, proses transisi tersebut tetap menimbulkan kegelisahan bagi banyak tenaga pendidik yang selama bertahun-tahun telah mengabdikan diri dalam dunia pendidikan.
Ironisnya, persoalan guru sering kali tidak memperoleh perhatian publik sebesar proyek-proyek pembangunan fisik. Jalan yang baru dibangun mudah dilihat dan difoto. Gedung yang megah mudah dipamerkan. Kanal yang selesai dikerjakan dapat diresmikan dan diberitakan. Sebaliknya, keberhasilan seorang guru dalam mendidik generasi muda tidak selalu terlihat secara langsung. Dampaknya baru terasa bertahun-tahun kemudian ketika murid-murid mereka tumbuh menjadi manusia yang bermanfaat bagi masyarakat.
Padahal tidak ada profesi yang lahir tanpa peran seorang guru. Tidak ada dokter tanpa guru. Tidak ada insinyur tanpa guru. Tidak ada pengusaha tanpa guru. Bahkan tidak ada bupati, gubernur, menteri, atau presiden tanpa guru. Seluruh profesi yang hari ini dianggap penting lahir dari ruang kelas yang di dalamnya terdapat seorang pendidik yang dengan sabar menanamkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kehidupan.
Di sinilah kita menemukan apa yang dapat disebut sebagai anomali struktural pembangunan. Anomali struktural terjadi ketika sistem pembangunan lebih mudah mengalokasikan sumber daya pada proyek-proyek fisik dibandingkan pada pembangunan manusia. Infrastruktur menjadi ukuran keberhasilan yang paling mudah dilihat. Sementara pendidikan yang membutuhkan proses panjang sering kali ditempatkan sebagai prioritas kedua.
Anomali ini semakin diperkuat oleh budaya masyarakat yang cenderung mengukur kemajuan melalui sesuatu yang tampak secara fisik. Jalan baru dianggap kemajuan. Gedung baru dianggap keberhasilan. Kanal baru dianggap prestasi. Sebaliknya, keberhasilan seorang anak desa menjadi sarjana atau seorang guru memperoleh gelar magister sering kali tidak dianggap sebagai capaian pembangunan yang spektakuler.
Padahal jika ditinjau secara rasional, manfaat pendidikan jauh lebih panjang dibandingkan umur sebuah proyek fisik. Kanal dapat mengalami kerusakan. Jalan dapat berlubang. Bangunan dapat lapuk dimakan waktu. Namun ilmu pengetahuan yang ditanamkan kepada manusia dapat hidup sepanjang hayat dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Pendidikan adalah investasi yang manfaatnya terus berkembang dan hampir tidak pernah benar-benar habis.
Karena itu, perdebatan mengenai Kanal Maba sesungguhnya bukan hanya soal angka Rp40,8 miliar. Yang lebih penting adalah bagaimana kita memahami makna pembangunan itu sendiri. Jika puluhan miliar rupiah dapat digunakan untuk membangun kanal, maka masyarakat juga berhak bertanya berapa besar investasi yang dialokasikan untuk membangun sumber daya manusia Halmahera Timur.
Berapa banyak mahasiswa yang dapat memperoleh beasiswa? Berapa banyak guru yang dapat ditingkatkan kompetensinya? Berapa banyak putra-putri daerah yang dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang magister dan doktoral? Berapa banyak sekolah yang dapat diperkuat kualitas pembelajarannya? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak lahir dari semangat menolak pembangunan, tetapi dari keinginan agar pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.
Pada akhirnya, pembangunan bukan hanya tentang apa yang dibangun hari ini, tetapi tentang masa depan seperti apa yang sedang dipersiapkan. Suatu hari nanti cadangan nikel akan berkurang. Aktivitas pertambangan akan berubah mengikuti dinamika ekonomi global. Berbagai proyek pembangunan yang hari ini menjadi kebanggaan akan menjadi bagian dari sejarah. Namun kualitas manusia yang dibangun melalui pendidikan akan tetap hidup dan menjadi penentu masa depan daerah.
Karena itu, Halmahera Timur tentu membutuhkan kanal yang baik, jalan yang layak, dan infrastruktur yang memadai. Akan tetapi, Halmahera Timur juga membutuhkan guru yang dihargai, sekolah yang berkualitas, tenaga honorer yang memperoleh kepastian masa depan, serta generasi muda yang diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berkembang melalui pendidikan. Sebab pada akhirnya kanal memang dapat mengalirkan air, tetapi pendidikan mengalirkan harapan. Jalan dapat menghubungkan wilayah yang berjauhan, tetapi guru menghubungkan masa kini dengan masa depan. Dan daerah yang menjaga pendidikan sebagai prioritas utama akan selalu memiliki kesempatan untuk membangun masa depan yang lebih adil, lebih bermartabat, dan lebih berkelanjutan.(*)
